Rencana kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dengan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) terhadap pembangunan SDN Melayu 2,3,4 dan 9 Banjarmasin di lahan eks IKIP Unlam Banjarmasin perlu proses.

“Kita perlu mengetahui secara detil tentang MoU tersebut terutama terhadap rencana kerjasama yang ditawarkan serta penggunaan lahannya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Sirajuddin Habibi.

Selain itu, dewan harus mengkaji MoU tersebut, agar kerjasama tersebut tidak hanya bersifat sementara. Termasuk kembali mengkaji surat rekomendasi yang diserahkan Pemko. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian tersebut tidak akan menjadi masalah kedepan.

“Terutama terhadap lahan yang digunakan untuk salah satu bangunan SDN Melayu tersebut bisa dipertahankan sampai kapan. Dewan pun tidak ingin nantinya jika sudah terlaksana ternyata bangunan itu hanya bersifat sementara, dan hal seperti itu tidak menyelesaikan masalah,” ujar politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Perlu pengkajian MoU tersebut, agar lahan milik Unlam itu tidak ada masalah sehingga pembangunan salah satu SDN Melayu bisa segera dilaksanakan.

Ditambahkannya, ini dilakukan juga untuk menghindari masalah interen, baik itu terkait rencana ataupun anggaran yang nantinya diperlukan.

Sebelumnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari Rektor Unlam Banjarmasin, Pemko Banjarmasin berharap dapat sesegeranya membangun SDN Melayu 2,3,4 dan 9 tersebut tahun ini di eks IKIP Unlam.